Pemanfaatan Filantropi untuk JKN-KIS Digagas

JAKARTA, KOMPAS- Defisit anggaran, tunggakan iuran dan belum meratanya layanan jadi masalah dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional-Karti Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal itu sulit diinisiasi jika hanya mengandalkan anggaran negara. Potensi dana masyarakat melalui filantropi atau kedermawanan bisa dimanfaatkan guna meningkatkan kesehatan masyarakat.

Gagasan pemanfaatan filantropi bagi pendanaan kesehatan itu diungkapkan Dewan Pengarah Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gadjah Mada Prof Laksono Trisnantoro dalam diskusi di Yogryakarta. Senin 23/4/2018. Kompas mengikuti diskusi itu dati Jakarta lewat aplikasi Webinar.

 Tahun lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai pengelola JKN-KIS mengalami defisit lebih dari Rp 9 triliun  Di sisi lain, sekirat 10 juta peserta JKN-KIS dari kelompok peserta  bukan penerima upah BP atau pekerja mandiri menunggak membayar iuran.

Sementara pembangunan fasilitas kesehatan dengan sarana memadai di sejumlah daerah lambat. selama lima tahun terakhir, pembangunan rumah sakit lebih banyak dilakukan perusahaan swasta, itu umumnya ada di kota besar atau Jawa. Akibatnya, ketidakadilan pemanfaatan JKN-KIS terjadi, khususnya bagi masyarakat di daerah tertinggal.

Laksono menilai dana fìlantropi dari lembaga, badan usaha, ataupun perorangan bisa dimanfaatkan sebagai donasi bagi warga yang tidak mampu tetapi tidak termasuk sebagai peserta penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat atau daerah

Dana filantropi juga bisa untuk membantu biaya kesehatan lain yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan, baik tindakan medis yang  tidak dicakup, biaya transportasi pasien, akomodasi keluarga yang menunggu berobat, maupun pembangunan RS di daerah terpencil. "Sumber dana filantropi ini bisa dari masyarakat, badan usaha dan organisasi keagamaan atau kedaerahan,' ujarnya.

Potensi dana filantropi di Indonesia amat besar.Secara tradisional, semangat filantropi ada dalam tradisi masyarakat, baik berbaasis agama maupun budaya gotong royong seperti zakat sedekah, dan sumbangan. Sejumlah organisasi keagamaan pun menghimpun dana masyarakat untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Tradisi filantropi dalam masyarakat berasal dari sumber yang banyak, tetapi nominalnya kecil. Adapun sumbangan besar dari sedikit orang masih sedikit. “Tradisi filantropi masih belum banyak muncul di kalangan orang kaya Indonesia” kata Ketua Program Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM Prof. Muhadjir Darwin.

Gerakan Filantropi juga tumbuh di masyarakat meski pada umumnya untuk sector pendidikan. Filantropi di Kesehatan sangat jarang. Potensi dana filantropi amat besar. Kini belanja kesehatan Indonesia baru 3,1% dari pendapatan domestic bruto (PDB).  Jumlah itu tertinggal disbanding Filipina yang mencapai 4,4% PDB atau Thailand 4,6% PDB.

“Jika mengacu pada belanja kesehatan Thailand, dengan PDB Indonesia Rp. 12.000 Triliun saja (PDB Indonesia 2017 Rp. 13.500 Triliun), Rp 180 Triliun dapat dimanfaatkan”  tambah Laksono.

Namun lembaga pengelola filantropi yang terpercaya belum berkembang. Itu tak berarti Negara bisa mengambil alih pengelolaan dana filantropi. “Berkaca pada pengelolaan dana zakat, pengelolaan dana filantropi sebaiknya diserahkan pada masyarakat,” kata Muhadjir

Negara hanya perlu mendorong regulasi pendukung dan memberikan insentif bagi pelaku(MZW)


-- Dikutip dari Kompas, 24 April 2018 -- | Unduh Dokumen >

About Us

Pengembangan filantropis di sector kesehatan, memerlukan pendekatan dimana filantrofis dikaji secara ilmiah dan menjadi bagian system pembiayaan. Secara akademisi, konsep dan teori filantropis di sector kesehatan perlu dikaji, diteliti, dan disebarkan secara luas ke seluruh Indonesia

Connet With Us