Reportase International Seminar on Health Philanthropy

International PhylanthropiPKMK – Yogya. International Seminar on Health Philanthropy perdana yang digagas oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK - KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 23 April 2019 telah sukses dilaksanakan. Para peserta yang berasal dari kalangan profesional maupun akademik sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir. Acara dimulai dengan Overview on Health Philanthropy oleh Prof. dr.  Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD, dilanjutkan dengan opening speech oleh dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., PhD. sebagai wakil dekan FK - KMK UGM. Pada opening speech, dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., PhD. memaparkan kerjasama yang telah dan sedang dilakukan UGM dengan beberapa lembaga filantropi nasional maupun internasional, serta menyampaikan terima kasih kepada para ahli filantropi kesehatan dari berbagai negara dan peserta yang hadir.

Sementara, dalam pidato pengantarnya, Laksono Trisnantoro menyampaikan bahwa kemampuan pendanaan negara untuk program kesejahteraan khususnya sektor kesehatan masih terbatas dikarenakan sistem perpajakan yang belum kuat. Tidak banyak dana kesehatan yang dapat yang diperoleh pemerintah dari pajak. Dalam konteks ini, ide - ide inovatif sangat diperlukan untuk meningkatkan pendanaan program kesejahteraan masyarakat. Salah satu inovasi pembiayaan kesehatan adalah filantropi. Namun, World Health Organization (WHO) Report 2018 belum menyebutkan filantropi sebagai salah satu sumber pembiayaan kesehatan, yang mencerminkan bahwa masih banyak pihak yang belum menyadari potensi filantropi khususnya untuk pendanaan kesehatan.

Tujuan diadakannya seminar ini untuk memberikan lebih banyak pemahaman mengenai filantropi dalam kesehatan, mendiskusikan studi kasus di beberapa negara (Indonesia, Thailand, Filipina, Hong Kong, dan Pakistan), dan membahas penelitian tentang filantropi di sektor kesehatan. Acara dilanjutkan dengan Keynote Speech mengenai The State of the Art of Indonesian Philanthropy oleh Dr. Drs. Arief Bintoro Dibyoseputro, MBA. sebagai perwakilan dari Tahir Foundation. Bintoro menyebutkan bahwa adanya demand yang tidak terbatas memicu tumbuhnya semangat filantropi dari berbagai pihak. Salah satu contoh demand tersebut adalah bencana alam yang terjadi di Indonesia. Pada sektor ini jugalah Tahir Foundation banyak menyalurkan dana untuk kegatan filantropinya. Bintoro kemudian menunjukkan video mengenai Pohon Dana yaitu usaha yang dilakukan Tahir Foundation untuk membantu korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.

Pohon Dana merupakan perusahaan yang bergerak di bisnis finansial dan teknologi (Fintech). Pohon dana didirikan dengan satu tujuan yaitu memberi layanan finansial yang lebih baik dan lebih efisien kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi online yang memudahkan akses kepada seluruh penggunanya. Dengan dukungan dari Grup Mayapada, Pohon Dana memberikan bantuan berupa pinjaman kepada para petani di Palu pasca gempa dan tsunami.

Pemaparan selanjutnya terkait Philanthrophy through Blended Finance disampaikan Emma Sri Martini selaku Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). PT SMI adalah lembaga pembiayaan infrastruktur di Indonesia yang termasuk dalam grup BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Filantropi dan SDGs sangat lekat kaitannya dengan infrastruktur dikarenakan pembangunan yang dilakukan oleh SMI baik langsung maupun tidak langsung sangat membantu terwujudnya SDGs. Tiga pilar bisnis yang mengoptimalkan kinerja SMI diantaranya adalah:

  1. Financing and investment
    Fungsi utama SMI adalah mengenai keuangan dan investasi infrastruktur di Indonesia.
  2. Advisory services
    PT SMI memberikan jasa advisory agar meningkatkan percepatan proyek sehingga infrastruktur cepat terbangun dan berdampak pada SDGs.
  3. Project development
    SMI berfungsi untuk membantu pemerintah menstrukturkan proyek agar lebih applicable, sehingga infrastruktur dapat segera terbangun yang pada akhirnya akan sangat berdampak dengan perwujudan SDGs. Misalnya mengenai konektivitas, yaitu pembangunan jalan, jembatan, tol, pelabuhan, bandara, dan lain - lain.

Sisi unik dari SMI adalah municipal financing yaitu metode untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Inti pembangunan di Indonesia terletak pada pemerintah daerah masing - masing. Municipal financing adalah tool yang sangat efektif jika saja kepala daerah mendapat dukungan maksimal oleh DPRD untuk menimbulkan percepatan pembangunan daerah, tanpa hanya mengandalkan APBD.

SMI merupakan lembaga pemerintah yang bersifat BUMN sehingga outcome - nya tidak hanya dinilai dari segi profitabilitas namun juga impact yang dihasilkan khususnya social impact outcome. Untuk ke depannya, SMI akan bekerja sama dengan berbagai ahli di bidangnya secara multi disiplin untuk melakukan SDGs impact measurement dari proyek – proyek yang telah dilakukan SMI serta yang berhubungan dengan kerangka kerja nasional.

Visi SMI dalam bidang kesehatan di Indonesia adalah tercapainya Universal Health Coverage (UHC), yang termasuk di dalamnya adalah:

  1. Perlindungan terhadap risiko keuangan
  2. Akses ke layanan kesehatan primer berkualitas
  3. Akses ke obat - obatan dan vaksin berkualitas, aman, dan efektif untuk semua orang.

PT SMI berharap dapat membantu pemerintah Indonesia dalam mewujudkan SDGs dengan memperkuat sistem kesehatan nasional. Harapan ini sejalan dengan Program Indonesia Sehat sebagaimana diatur dalam Rencana Strategis Kemenkes 2015 - 2019. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan menjunjung tinggi tiga pilar utama, yaitu:

  1. Penerapan paradigma sehat
  2. Memperkuat layanan kesehatan
  3. Penerapan asuransi kesehatan nasional (JKN)

Kolaborasi yang telah dilakukan oleh SMI dengan filantropis dalam sektor kesehatan adalah membantu pemerintah lokal untuk menstrukturkan rumah sakit agar dapat dikapitalisasi dengan menerima dana swasta. Struktur dan skema pembiayaan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. SMI juga telah bekerjasama dengan berbagai universitas untuk mengaktivasi SDG Center agar dapat melakukan research mengenai SDGs dan impact measurement.

Pada sesi berikutnya, terdapat talkshow dengan narasumber dari beberapa negara yang membahas mengenai filantropi kesehatan dan dimoderatori oleh Shita Listyadewi. Perwakilan dari Indonesia yaitu Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD. menjelaskan mengenai sejarah filantropi dan situasi filantropi terkini di Indonesia, kebijakan yang mendukung dana filantropi di bidang kesehatan, serta kebijakan tentang filantropi kesehatan pada masa depan. Menurut saat ini belum ada kebijakan yang mendukung filantropi dan insentif pajak untuk amal di sektor kesehatan. Saat ini lebih banyak filantropi berbasis agama dan inisiatif individu atau keluarga. Tantangan filantropi dalam kesehatan di Indonesia ke depan diantaranya adalah sulitnya mengembangkan insentif pajak untuk amal dalam kesehatan.

Untuk pemaparan mengenai filantropi kesehatan di Thailand dilakukan oleh Prof. Siripen Supakankunti dan Chantal Herberholz, PhD (Asst. Professor) dari Centre for Health Economics of Chulalongkorn University. Thailand selalu berada di 20 peringkat teratas World Giving Index (WGI) oleh Charities Aid Foundation (CAF) selama bertahun - tahun. Namun, pada 2018 terjadi penurunan sehingga Thailand berada di peringkat ke - 61 yang mungkin dikarenakan adanya Undang - Undang baru yang memberlakukan pembatasan lebih ketat pada donasi untuk para bhiksu. Penerima dana filantropi di Thailand sebagian besar adalah kuil atau tempat ibadah, institusi pendidikan, rumah sakit dan organisasi kesehatan, organisasi masyarakat, dan proyek kerajaan. Sedangkan, para pelaku filantropinya adalah keluarga kerajaan, individu, perusahaan, rumah sakit, perusahaan sosial, dan lembaga non profit.

Selanjutnya, Chantal menyebutkan contoh - contoh organisasi filantropi di Thailand beserta kegiatan yang telah dilakukan, seperti Poh Teck Tung Foundation, Tae Jai, dan kegiatan kesukarelaan lainnya. Hal yang menarik disini adalah adanya kegiatan sukarela yang dilakukan oleh anak muda untuk merawat para orang jompo, dimana anak muda yang melakukan hal tersebut mendapat kompensasi berupa balas jasa (saat nanti ia tua, maka ia akan mendapat asuhan dari anak muda pada masanya nanti sesuai lama masa voluntarisasinya). Mrs. Chantal menyimpulkan bahwa kegiatan amal adalah hal yang umum (terutama sumbangan berupa uang), namun filantropi di Thailand belum dipahami dengan baik serta data dan penelitian tentang filantropi masih jarang.

Berikutnya, Prof. Maria Elena Baltazar Herrera, FASP, PhD yang merupakan Professor of Strategy, Finance & Entrepreneurship dari Asian Institute of Management memberikan wawasan mengenai filantropi dalam kesehatan di Filipina. Dari sisi regulasi, lembaga non profit (terutama rumah sakit dan institusi pendidikan) dapat dibebaskan dari pajak pendapatan ataupun hanya terkena pajak yang rendah. Selain itu, pelayanan medis (kecuali RS swasta for-profit) dan obat -obatan tertentu sebagian besar dibebaskan dari pajak pertambahan nilai. Donasi ke institusi yang terakreditasi bisa membantu megurangi nilai pajak. Philippine Charity Sweepstakes dan Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) didesain sebagai sumber pembiayaan kesehatan di Filipina. Dilihat dari konteks institusional, sebagian besar penduduk Filipina menganut Katolik dan memiliki banyak sekolah serta rumah sakit di bawah naungan yayasan keagamaan. Masyarakat sipil (diwakili oleh corporate foundation dan organisasi masyarakat) dan entrepreneur serta diaspora merupakan sumber utama filantropi di Filipina. Corporate Social Responsbility (CSR) perusahaan lebih cenderung berfokus pada MDGs dan SDGs. Selanjutnya, Prof. Maria memaparkan mengenai studi kasus tentang Zuellig Family Foundation (ZFF) yang berfokus pada peningkatan kondisi kesehatan di masyarakat pedesaan Filipina.

 Ketika terjadi revolusi layanan kesehatan di Filipina pada 1991, sebagian besar walikota tidak siap untuk mengelola sistem kesehatan lokal mereka dan menyerahkan tugas tersebut kepada petugas kesehatan di kota mereka. Meskipun kepala eksekutif lokal diberi mandat untuk menyediakan sumber daya layanan kesehatan, kurangnya persiapan dan partisipasi aktif dalam bidang kesehatan menghambat kemajuan sistem layanan kesehatan yang responsif bagi masyarakat miskin. Dalam suatu makalah penelitian Filipina, ditemukan bahwa ada perbedaan besar dalam hal akses ke pelayanan kesehatan, sehingga menimbulkan perbedaan status kesehatan antara minoritas kaya dan mayoritas miskin yang signifikan. ZFF mengatasi kesenjangan ini dengan memberdayakan para pemimpin lokal menggunakan alat dan pelatihan yang tepat untuk mengimplementasikan reformasi secara sistemik sehingga sistem pelayanan kesehatan mereka mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Fokus utama ZFF adalah upaya filantropis keluarga untuk membangun bangsa melalui layanan kesehatan masyarakat.

Beralih ke filantropi kesehatan di Hongkong yang dipaparkan oleh Prof. Eng Kiong Yeoh selaku Director of The Jockey Club School of Public Health and Primary Care. Eng meyatakan bahwa belum ada regulasi khusus yang mengatur filantropi di Hong Kong. Berdasarkan aturan dari Inland Revenue Department, sebuah badan amal harus didirikan untuk kepentingan umum dan untuk tujuan yang diklasifikasikan ke dalam empat area, antara lain:

  1. Bantuan kemiskinan
  2. Kemajuan pendidikan
  3. Kepentingan agama
  4. Tujuan lain yang bersifat amal dan bermanfaat bagi masyarakat Hong Kong

Menurut laporan Departemen Dalam Negeri, jumlah badan amal di Hong Kong (bebas pajak) telah meningkat dari 3.250 pada 2000 menjadi 8.831 pada 2016. Namun, tidak ada penelitian khusus dan mendalam tentang dampak secara keseluruhan dari kegiatan amal di Hong Kong. Banyak rumah sakit swasta yang juga dianggap sebagai lembaga amal yang dibebaskan dari pajak (10 dari 12 RS swasta bebas pajak).

Peran filantropi di layanan kesehatan Hong Kong harus melibatkan pasien dan anggota keluarganya, tenaga kesehatan, pengisi kesenjangan antara pembuat kebijakan dan masyarakat, serta sumber dana dan operasional. Berdasarkan data WGI dari CAF, Hong Kong menempati urutan ke-30 pada 2018. Hong Kong memiliki sejarah panjang mengenai keluarga kaya yang mendirikan yayasan filantropi, sebagai contoh Li Ka Shing Foundation, Lee Shau Kee Foundation, dan The Hong Kong Jockey Club Charities Trust. Sedangkan, untuk contoh dari filantropi di bidang pelayanan kesehatan adalah Tung Wah Group of Hospitals (TWGHs) dan Po Leung Kuk. Di akhir paparan, Prof. Eng Kiong Yeoh memberikan rekomendasi untuk mendukung semangat filantropi, diantaranya:

  1. Membangun platform dialog khusus
  2. Kemitraan untuk meningkatkan dampak dan mendukung inovasi
  3. Membagikan pengetahuan dan pengalaman lintas sektor untuk memperkuat efektivitas kerja sama
  4. Mempromosikan transparansi dan ketersediaan data

Selanjutnya, Dr. Narjis Rizvi menyampaikan mengenai filantropi kesehatan di Pakistan. Pakistan yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, memiliki sejarah yang panjang mengenai kegiatan amal karena dua alasan besar, yaitu religiusitas dengan zakat dan kasih sayang. Filantropi sangat dibutuhkan di Pakistan karena ada 24,3% masyarakat Pakistan yang berada di bawah garis kemiskinan dan 39% masyarakatnya hidup dalam kemiskinan multidimensi (6 kali lebih tinggi di daerah pedesaan daripada perkotaan).

Namun, ada beberapa tantangan yang dapat menghambat filantropi di Pakistan, yaitu ketergantungan, kapasitas, manajemen khusus monitoring dan evaluasi, serta keberlanjutan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pemangku kepentingan di Pakistan melakukan antisipasi dengan cara, sebagai berikut:

  1. Menciptakan hukum, kebijakan & peraturan yang mendukung filantropi
  2. Transparansi dalam penggunaan sumber daya filantropis
  3. Membuat mekanisme khusus untuk mendukung lembaga filantropi
  4. Menciptakan kesadaran tentang peran filantropi dalam memajukan SDGs

Acara kemudian dilanjutkan dengan launching website www.filantropikesehatan.net yang disampaikan oleh Prof. Laksono dan sedikit tanggapan dari Hamid Abidin perwakilan Filantropi Indonesia. Website ini dikelola oleh PKMK FK - KMK UGM dan berisi banyak informasi mengenai perkembangan filantropi kesehatan di Indonesia dan global serta berbagai proyek terkait filantropi yang dilakukan oleh tim filantropi UGM.

Setelah istirahat dan makan siang, acara dilanjutkan dengan Parallel Session Philanthropy yang dibagi dua. Parallel Session Philanthropy I dimoderatori oleh Prof. dr. Laksono risnantoro, M.Sc., Ph.D. di Auditorium Tahir, sedangkan untuk Parallel Session Philanthropy II dilaksanakan di IKD Biomedic Room dan dimoderatori oleh dr. Jodi Visnu, M.P.H.

Sesi 1 membahas mengenai crowdfunding yang dibagi dalam beberapa pemaparan, diawali dengan pemaparan proposal penelitian salah satu mahasiswa penerima beasiswa filantropi kesehatan yaitu Eurica Stefany Wijaya, S.H. dengan judul “Analisis Mengenai Crowdfunding dalam Perspektif Hukum Pembiayaan Kesehatan”. selanjutnya, dilakukan dengan demo Software Crowdfunding berbasis website oleh dr. Sudi Indra Jaya dan Ari Ichroman, S.Kom. (informasi lebih lanjut mengenai website ini dapat dibaca di artikel sebelumnya). Software Crowdfunding berbasis website telah diterapkan di RS PKU Muhammadiyah Temanggung, untuk itu Min Adadiyah, SKM., MPH mewakili manajemen rumah sakitnya memaparkan hasil penerapan website ini. Sesi ini ditutup dengan diskusi dan closing oleh Ketua PKMK FKKMK UGM yaitu Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH, M.Kes, MAS.

Parallel Session Philanthropy II lebih mengarah pada pengenalan penelitian - penelitian filantropi kesehatan yang dilakukan oleh mahasiswa - mahasiswa penerima beasiswa filantropi. Pemaparan pertama dilakukan oleh Wahyu Suri Yani, S.Hum. dengan judul “Filantropi dalam Menghadapi Penyakit Beri-beri pada Masa Perang Kolonial Belanda di Aceh Tahun 1873-1929” dan Dyah Kustiara, S.K.M. dengan judul “Peran Filantropi dalam Pengembangan Sekolah Alam Bengawan Solo berbasis Kecakapan Perilaku Gizi Seimbang”. Selanjutnya dilakukan diskusi, dimana terdapat beberapa peserta yang juga berbagi mengenai pengalaman berfilantropi di institusinya masing - masing. Sesi pemaparan berikutnya lebih mengarah pada tema kelembagaan filantropi. Presenter pada sesi ini adalah Aisyah Zuhrotul Lailiya Ainul, S.K.M. dengan judul penelitian “Sustainabilitas Pembiayaan Lembaga Filantropi Yayasan Kanker Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta” dan Dwirani Rachmatika, S.Pd. dengan judul penelitian “Mapping of International Health Philanthropic Organization in Indonesia”. Pada sesi ini, diskusi lebih banyak membahas mengenai filantropi praktis dan pemecahan masalah di beberapa institusi asal peserta. Parallel Session Philanthropy II diakhiri dengan kesimpulan dan ditutup moderator sesi ini yaitu dr. Jodi Visnu, MPH. (Reporter: Aisyah Z.L, Ainul (FK – KMK UGM))

Sesi II - Upaya Rumah Sakit dalam Crowdfunding untuk Kesehatan

Seminar internasional filantropi kesehatan digelar pada Selasa (23/4/2019) di Auditorium Gedung Tahir, FKKMK UGM. Sesi kedua pada seminar banyak membahas upaya Rumah Sakit (RS) dalam melakukan crowfunding untuk kesehatan di era digital. RS PKU Muhammadiyah Temanggung memulai dengan membuat situs khusus untuk crowdfunding ini, lalu di-link-kan melalui Facebook Ads dan akhirnya dilihat oleh 1300 orang. Tentu perlu disiapkan anggaran tersendiri untuk Facebook Ads ini karena sifatnya promosi masif situs Filantropi RS PKU Muhammadiyah Temanggung.

Min Adadiyah dari RS PKU Muhammadiyah Temanggung menyatakan model filantropi yang dilakukannya kali ini hanya mengulang sejarah yang dulu sudah dilakukan pendiri Muhammadiyah. Nilai tambah dari crowdfunding di RS adalah bukti bahwa RS juga memiliki kepedulian yang besar pada pasiennya, dengan tidak membedakan status ekonomi mereka. Harapannya pasien kurang mampu dapat ditolong melalui crowdfunding ini.

Beberapa hal yang dapat dibiayai dari crowdfunding yang dilakukan RS antara lain: laboratorium yang tidak ditanggung BPJS, pasien yang tidak mampu membayar/ menunggak premi, dana transportasi untuk pasien yang tidak mampu, rumah singgah, nutrisi khusus untuk pasien, kupon nutrisi di kantin, relawan pendamping kesehatan yang bertugas menjaga pasien atau membayar pajak bumi, dan bangunan RS. Seluruh hal itu dapat dibiayai dengan manajemen yang tepat dari RS sendiri.

Faktanya, praktik crowdfunding ini menarik karena di RS PKU Muhammadiyah Ponorogo beberapa waktu lalu telah dilakukan penawaran crowdfunding yaitu pembiayaan pembangunan kamar rawat inap dengan nilai 30 hingga 50 juta dengan balas jasa yakni nama penyumbang digunakan sebagai nama kamar. Saat awal ditawarkan tidak ada masyarakat yang tertarik, namun ketika ditawarkan ada 2.5% dana dari biaya sewa rawat inap yang akan disumbangkan ke LAZISMU maka seluruh calon kamar rawat inap ini laku, yaitu 36 unit.

Praktek crowdfunding di RS sendiri memiliki dasar hukum yaitu Undang Undang Pengumpulan Barang dan Jasa namun diatur lebih jauh untuk pengelolaannya. Untuk RS berbasis yayasan maka pengelolaan dana crowdfunding ini dilakukan oleh unit khusus, misalnya di Muhammadiyah melalui LAZISMU. Kemudian untuk RS daerah dapat dikelola oleh UPTD khusus. Dua dasar pengelolaan ini yang kemudian dapat menjadi pegangan pihak manajemen di RS untuk menyusun atau menyelenggarakan crowdfunding. “Pasalnya, dasar inilah yang akan digunakan jika sewaktu-waktu terdapat penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ungkap Eurica Stefany Wijaya, S.H. (Wd).


 Galeri Foto Kegiatan  Materi Kegiatan


About Us

Pengembangan filantropis di sector kesehatan, memerlukan pendekatan dimana filantrofis dikaji secara ilmiah dan menjadi bagian system pembiayaan. Secara akademisi, konsep dan teori filantropis di sector kesehatan perlu dikaji, diteliti, dan disebarkan secara luas ke seluruh Indonesia

Connet With Us