Potensi filantropi Indonesia sangat besar terutama pemanfaatannya sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan. Menanggapi potensi tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan peran dan visibilitas filantropi agar menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Dalam upaya ini, pemerintah diharapkan tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai enabler yang mendorong tumbuhnya ekosistem filantropi yang sehat dan partisipatif.
Diskusi yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas menyoroti pentingnya ruang dialog yang lebih terbuka dan mendalam antara pemerintah dan lembaga filantropi untuk mendengarkan langsung berbagai tantangan di lapangan. Beberapa perbaikan yang masih perlu dilakukan ke depan, meliputi proses perizinan yang dinilai masih menyulitkan, persyaratan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta perlunya penguatan pengawasan dalam penyaluran dana donasi agar tetap akuntabel dan tepat sasaran.
