Dalam satu dekade terakhir, sektor kesehatan di Indonesia telah mengalami dinamika hebat yang secara umum disebabkan oleh tiga hal yaitu, adanya perubahan sistem pendanaan dengan lahirnya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), berakhirnya Millennium Development Goals (MDGs) dengan kegagalan Indonesia dalam pencapaian berbagai target, serta dimulainya Sustainable Development Goals (SDGs) pada 25 September 2015.

Periode 2017-2019, JKN mengalami defisit yang sangat besar. Situasi defisit ini berjalan seiring dengan kesulitan sistem kesehatan masyarakat untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Berbagai indikator MDGs masih belum tercapai, khususnya nomor 4 (penurunan angka kema-tian anak) dan nomor 5 (peningkatan kesehatan ibu).

Dalam situasi MDGs yang sudah selesai, sebagai negara yang berada dalam pergaulan interna-sional, Indonesia ikut menandatangani dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development dan melaksanakan komitmen dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs). Pada era SDGs ini membutuhkan sumber dana pemerintah Indonesia dalam pencapaiannya.

Kondisi sektor kesehatan ini berada di situasi ekonomi yang sulit, dalam konteks kemampuan pemerintah untuk mendanai sektor kesehatan. Pertumbuhan cepat Gross Domestic Product (GDP) tidak seiring dengan bertambahnya Tax-Ratio. Walaupun GDP Indonesia sudah berada di atas Rp 14 ribu triliun, atau di atas USD 1 triliun, akan tetapi Tax-Ratio masih berkisar di antara 10-11%. Hal ini kemudian menimbulkan masalah pada kemampuan pemerintah dalam mendanai program – program pembangunan.

Fakta di dalam era JKN, kebijakan jaminan kesehatan ini tidak mampu menambah besaran persentase GDP untuk kesehatan. Selama 10 tahun terakhir telah terjadi penurunan share GDP untuk kesehatan yakni dari kisaran 3,5% menjadi 3,2 – 3,3%. Hal ini seolah menandakan bahwa bangsa Indonesia tidak cukup tertarik untuk membiayai kesehatan.

Tidak terkecuali dalam menanggapi kejadian tidak terduga seperti bencana nasional COVID-19 pada 2020. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan dana kebencanaan dari APBN dan APBD untuk mendanai program pencegahan dan perawatan COVID-19, intervensi ini tentu masih akan belum cukup untuk keseluruhan dikarenakan sifatnya yang kaku dan lambat sehingga sulit jika menanggapi perbedaan kondisi lapangan. Dengan semangat gotong-royong dan solidaritas yang meningkat di masyarakat pada masa pandemi COVID-19, filantropi memiliki peran yang besar dalam melengkapi kehadiran program pemerintah karena sifat aksinya yang fleksibel dan cepat.

Dalam situasi ini, timbul pertanyaan menarik: Apakah ada potensi dalam peran filantropi untuk mendanai pembangunan kesehatan di Indonesia? Peran ini tentunya tidak untuk menggantikan fungsi kontribusi pendanaan pemerintah, namun justru untuk melengkapinya.

Oleh karena itu, perlu ada pengembangan yang sistematis dalam penggalian dana filantropi di sektor kesehatan.