Pada  2022, Indonesia kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan melalui World Giving Index yang dirilis oleh Charities Aid Foundation dengan skor rata-rata tertinggi yakni 68% dari tiga indikator: menolong orang asing (58%), donasi uang (84%), dan aktif dalam kegiatan kerelawanan (63%).¹ Pencapaian ini merupakan yang kelima kalinya secara berturut-turut dalam lima tahun terakhir. Tak dapat dipungkiri bahwasanya konsep filantropi di Indonesia sejak dahulu telah membudi daya lewat kultur gotong royong dan kerap mengilhami berbagai negara tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia.^2,3

Indonesia saat ini telah kembali menggeliat dengan aktivitas pembangunan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang telah memasuki persiapan menuju endemi. Bila merujuk tiga tahun silam tatkala awal pandemi melanda, banyak ditemukan bantuan eksternal dari sektor swasta yang bersifat fleksibel dan cepat serta mampu mencapai area yang paling terdampak, tanpa melalui skema birokrasi pemerintah.^4,5 Akan tetapi dampak pandemik juga menekan celah fiskal pemerintah untuk mendanai pelayanan kesehatan. Sementara itu data menunjukkan bahwa pemerataan pelayanan kesehatan yang didominasi dana BPJS masih belum mencapai prinsip keadilan. Masih banyak daerah dimana para peserta BPJS tidak mendapat akses pelayanan.

Secara nyata kita melihat bahwa pemerintah juga membutuhkan dana di luar pajak dalam penanganan bencana maupun pasca bencana.⁶ Tak hanya berupa dana yang diberikan melalui bantuan kemanusiaan dari high–net–worth individu, akan tetapi donasi dari komunitas melalui berbagai platform urun dana  (crowd funding) juga bermanfaat untuk membantu banyak pihak dalam menghadapi bencana dan juga pada saat masa normal (pasca bencana).

Paradigma pengambilan keputusan filantropi seharusnya berdasar pada sikap altruis. Namun saat ini ada juga  hubungan timbal balik (transaksional maupun persahabatan), kepentingan publisitas yang bermanfaat untuk donatur, hingga meminimalkan kerugian (dalam hal ini pemotongan pajak). Setiap donatur pun memiliki latar belakang tersendiri dalam pemberian donasi, baik individu maupun lembaga/ organisasi charity.⁷ Para penerima donasi pun dapat bermacam-macam yakni dalam bentuk kelembagaan maupun individual dengan tujuan aksi yang sesuai.⁸

Dalam bidang kesehatan, semangat kedermawanan kini semakin tampak hingga pelosok Indonesia untuk memperbaiki pemerataan pelayanan kesehatan. Filantropi dapat dilakukan mulai membayar premi BPJS bagi yang tidak mampu,  mendukung pendanaan rumahsakit, peningkatan kualitas gizi di daerah, hingga pemutakhiran teknologi pendukung kesehatan seperti penyediaan air bersih di area terisolir. Kolaborasi berbagai pihak diperlukan agar pelayanan kesehatan dapat diberikan secara menyeluruh/ holistik kepada masyarakat. Dapat dinyatakan bahwa beragam pelayanan kesehatan dan pendukungnya tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.⁹ Secara nyata, sektor swasta, termasuk melalui filantropi, dapat melengkapi dan turut berkontribusi tanpa menggantikan peranan pemerintah dalam mendanai program peningkatan kesehatan masyarakat.

Berbagai inovasi dalam filantropi untuk pemerataan pelayanan kesehatan akan disajikan dan dibahas dalam Forum Nasional IV Filantropi Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.

1. Mengeksplorasi peranan organisasi dan perorangan filantropis dalam pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia
2. Mengidentifikasi berbagai pelayanan kesehatan yang tidak terdapat dalam skema penjaminan JKN dan memerlukan kolaborasi dengan pihak filantropi
3. Mengidentifikasi langkah kemitraan yang dapat dilakukan antarorganisasi filantropi kesehatan

1. Community of practice filantropi kesehatan
   Simpatisan, pelaku filantropi, komunitas, maupun individu yang berkecimpung dalam bidang humanitarian services baik di Indonesia maupun di luar negeri
2. Lembaga pemerintah
   Instansi yang dibentuk oleh pemerintahan dan dapat berbentuk rumah sakit pemerintah, maupun BUMN lainnya
3. Pengambil kebijakan
   Pemegang posisi strategis dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan, khususnya dalam sektor pemberdayagunaan kesehatan
4. Manajer lembaga pelayanan kesehatan (rumah sakit dan jaringan pelayanan primer)
   Direksi rumah sakit dan representatif direksi lainnya
5. Manajer organisasi yang menaungi pelayanan kesehatan (korporasi, perkumpulan, asosiasi, maupun yayasan)
   Pimpinan organisasi yang menduduki posisi strategis di mana organisasi tersebut menjadi pelindung pelayanan kesehatan
6. Peneliti/ akademisi – Individu maupun kelompok yang menjalankan penelitian maupun berkecimpung dalam bidang akademis
7. Mahasiswa pascasarjana
   Karyasiswa yang mengambil studi dalam bidang manajemen rumah sakit maupun manajemen kebijakan, dan berbagai bidang lainnya yang linear
8. Media
   Instansi penyalur komunikasi sebagai sarana dan saluran resmi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Dalam hal ini dapat media cetak maupun elektronik