Pertemuan III: Selasa, 9 November 2021 – Pertemuan ketiga Post FORNAS II Filantropi Kesehatan membahas bagaimana sistematika pendanaan dan kemitraan filantropi berbasis teknologi dalam situaasi bencana dan pandemi COVID-19. Materi kali ini disampaikan oleh dr. Hendro Wartatmo, Sp.B.(KBD) terkait dengan implementasi sistematik pendanaan saat bencana dan ditambahankan oleh Madelina Ariani, SKM., MPH terkait dengan pemanfaatan sistem informasi dalam pendanaan khususnya saat terjadi bencana. Peserta yang mengikuti kegiatan ini mencapai 60 peserta yang berasal dari universitas, rumah sakit (RS), pemerintahan, serta non-government organization (NGO). Dimulai dengan paparan dari dr. Hendro Wartatmo, Sp. B (KBD), menekankan bahwa hal yang krusial dalam pendanaan di saat bencana adalah sumber pendanaannya. Menurut Hendro, pendanaan di kala bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, peranan filantropi sangatlah penting, serta perlu adnaya menejemen profesional dalam mengatasi pendanaan dengan memperhatikan etika dalam emergency maupun bencana.
Madelina memaparkan sistem penyampaian informasi berasal dari bawah (fasyankes, puskesmas, dan lain – lain) ke atas (pemerintah). Pemanfaatan dana filantropi sangatlah penting, namun penting juga dalam mengidentifikasi kebutuhan dari tiap pelayanan kesehatan, agar para lembaga filantropi dapat dengan mudah pemberian dukungan serta menetapkan langkah yang selanjutnya.
Diskusi:
Trihadi Saptoadi selaku Ketua Badan Pengurus Tahija Foundation, menanggapi terkait implementasi filantropi di lapangan yang perlu diperjelas, yaitu berapa dana yang dialokasikan atau dihabiskan untuk investasi mitigasi resiko dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi pandemi? Temasuk sistem informasi dan jaringannya. Keduanya terkait dengan preposition untuk mengurangi response time di awal sebelum terjadinya bencana, karena merutut beliau itu adalah critical time. Selain itu Trihadi juga memaparkan terkait dengan kurangnya support terhadap pembiayaan disaster mitigation dan positioning, serta adanya silent disaster.
Hendro menanggapi tanggapan dari Trihadi, bahwasannya penting untuk membuat proposal strategi mitigasi agar menarik para penggerak filantropi. Beliau juga memaparkan bahwa di Indonesia, mitigation menjadi hal yang tidak menarik karena ada peraturan pendanaan bencana yang hanya boleh di keluarkan ketika terjadi bencana. Madelina menambahkan penting untuk dapat melihat masalah, berkolaborasi, serta mengkaji kebutuhan maupun menyampaikannya. Sedangkan untuk sisi penggiat filantropi, perlu peningkatan kesadaran maupun wawasan agar dapat men – support yang tidak hanya dalam bentuk fisik namun dapat berupa support manajemennya. dr. Bella Donna, M.Kes, mencoba menambahkan, dana saat mitigasi atau dalam kondisi darurat sudah diatur oleh BNPB. Donna menekankan pentingnya manajemen bencana untuk me – manage semua baik itu perencanaan, operasionalnya, bahkan hingga ke administrasi dan keuangannya sehingga jelas dalam pelaporannya.
Dalam diskusi ini, Muhammad Fadhli (Diferensia Foundation), menanyakan terkait dengan pengakomodiran informasi untuk memudahkan dalam penyaluran bantuan dan mencegah terjadinya penumpukan bantuan. Menurut dr. Jodi Visnu, MPH, penting untuk menerapkan kemitraan yang harus dijalin mulai saat ini. Menambahkan dari paparan dr. Jodi Visnu, MPH, Madelina juga menekankan penting untuk mendorong dan mengadvokasi pelayanan kesehatan terutama dalam disaster plan, untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka sehingga dengan mudah dapat mengadvokasi para pelaku filantropi untuk membantu sesuai kebutuhan yang diperlukan.
Penugasan:
Sesi penugasan ini mencoba mengidentifikasi bagaimana kesiapan institusi (internal atau eksternal) dalam pengaturan sistem donasi? Siapa saja mitra kerjasama dalam penanganan manajemen bencana di institusi? Diferensia Foundation merespon bahwa sistem donasi di internal bermula dari adanya assessment untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh suatu daerah terkena bencana, dan dilanjutkan dengan penggalangan dana (1-2minggu). Sedangkan secara eksternal, pendekatannya kepada pihak ke-3, namun berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait sebelum turun ke lapangan karena untuk menghindari adanya penumpukan donasi atau donasi yang sporadis.
Selain itu, Diferensia Foundation juga memberikan masukan untuk partner atau jejaring yang bersifat horisontal seperti dinas kesehatan setempat baik dari provinsi hingga ke puskesmas dan untuk di lapangannya bekerjasama dengan Badan SARS dan BNPB. Jejaring yang bersifat eksternal seperti bekerjasama dengan LSM. Erica, perwakilan Dompet Dhuafa memaparkan bahwa terjkdang dalam bekerjasama secara horisontal sering mengalami kendala di sistem koordinasi yang sering bentrok, dan untuk kerjasama eksternalnya bisa menggunakan organisasi atau yayasan yang memiliki fokus yang sama seperti zakat. Fasilitator menekankan kembali bahwa penting untuk melakukan koordinasi yang jelas, serta identifikasi kebutuhan untuk menunjang pelaporan. Hal yang penting memanfaatkan potensi yang ada di sekitar untuk dapat membantu pendanaan. dr. Jodi Visnu, MPH sebagai fasilitator juga menambahkan bahwa penting menetapkan development officer dan membuat tim (philanthropy officer) yang mencari serta mengidentifikasi siapa yang akan membantu, maupun melakukan pemetakan kebutuhan.
Reporter: Ainun Hanin – Filantropi Kesehatan PKMK FK-KMK UGM
